HTI Tidak Punya Konsep Baku tentang Khilafah

Juni 23, 2019 Add Comment
Saya ingin eksplorasi lebih jauh dan tunjukkan bukti konkrit inkonsistensi HTI soal sistem khilafah mereka. Monggo disimak dengan santai sambil nyisir dan nyengir, gak perlu pakai marah-marah yah 
  1. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan paling tidak ada 3 hal dasar: cara khalifah dipilih, bagaimana struktur tata negaranya dan cara pertanggungjawabannya. Ketiga hal ini TIDAK dinyatakan dengan lengkap dan jelas memakai kalimat perintah yang bersifat Qath’i dalam Qur’an dan Hadits. Penafsirannya beragam dan pakteknya juga berbeda dalam sejarah Islam.
  2. HTI menganggap sejarah bukan sumber hukum. HTI mengklaim sistem khilafah berdasarkan Qur’an dan Hadits, bukan berdasarkan sejarah khilafah. Saya akan buktikan bahwa klaim HTI ini TIDAK TEPAT dengan merujuk naskah UUD Khilafah HTI sendiri.
  3. Semua ayat Qur’an tentang khalifah TIDAK ADA yang merujuk pada sistem pemerintahan, yang ada hanyalah pada tokoh seperti Nabi Adam atau pada generasi. Bukan pada 3 sistem dasar yg saya sebut di point pertama. Istilah khilafah sendiri tidak ditemukan di dalam al-Qur’an. Baca penjelasan saya di sini: https://nadirhosen.net/…/istilah-khilafah-tidak-ada-dalam-a…Teks klasik dalam Tafsir dan fiqh itu merujuk kepada kewajjban mengangkat SEORANG pemimpin, yang jaman dulu istilahnya Khalifah. Bukan bicara kewajiban menegakkan SISTEM khilafah.
  4. Ada satu ayat yg sering dijadikan argumen HTI yaitu QS 24:55 dimana Allah menjanjikan umat Islam berkuasa. Ini dipahami HTI sbg munculnya kembali khilafah. Benarkah demikian? TIDAK BENAR. Baca penjelasan 16 ulama tafsir klasik dan modern di sini: https://nadirhosen.net/…/benarkah-allah-menjanjikan-kembali…
  5. Bagaimana dengan Hadits bahwa akan muncul kembali khilafah ‘ala minhajin nubuwwah? Hadits ini baik dari segi sanad maupun matan ternyata TIDAK SAHIH seperti saya jelaskan di http://nadirhosen.net/…/138-sekali-lagi-soal-hadis-khilafah…
  6. HTI dalam kitab muqaddimah ad-dustur sudah menuliskan Undang-Undang Negara Khilafah. Isinya menjelaskan 3 hal dasar dalam sistem pemerintahan khilafah. UUD Khilafah ini diklaim berdasarkan Qur’an dan Hadits. Benarkah? Simak terus yuk 
  7. Kitab asli yg ditulis pendiri Hizbut Tahrir Taqiyuddin Nabhani ini terus DIREVISI dan diupdate begitu juga UUD Khilafah mereka. Ini saja bukti bahwa sistem negara khilafah TIDAK BAKU. Kalau sdh baku ya tentu saja gak perlu direvisi dong, apalagi mengklaim berdasarkan Qur’an dan Hadits. Kok direvisi terus?
  8. Misalnya kitab ad-Dawlah HTI sudah ditarik, diganti dengan kitab mutabanat (rujukan) baru. Dan dalam kitab baru itu, struktur pemerintahan khilafah DILUASKAN menjadi 13 struktur, yang sebelumnya cuma ada 8. Ini artinya HTI sendiri sadar kok bahwa struktur pemerintahan khilafah itu TIDAK BAKU, dan berbeda-beda dalam prakteknya.
  9. Di kitab Nizamul Islam cetakan kedua, jumlah pasal UUD Khilafah HTI itu 187 pasal, tapi di cetakan keenam jadi 190 pasal. Kok beda? Ini karena ada REVISI dan MODIFIKASI. Gak baku kan?!
  10. Kalau UUD 1945 diamandemen ya wajar saja. Tapi kalau UUD Khilafah, yg diklaim berdasarkan Qur’an dan Hadits, direvisi terus, maka ini BERMASALAH. Harusnya sudah mapan dan baku dong?! Ternyata tidak baku. Lantas kenapa UUD Khilafah HTI itu direvisi dan dimodifikasi? Karena interpretasi mereka bergeser, plus masuk unsur sejarah dan konteks kekinian —sesuatu yg mereka TOLAK sebelumnya. Buktinya mana? Ikuti terus 
  11. 11. HTI mencantumkan posisi muawwin/wazir dlm UUD Khilafah. Ini gak ada di Quran dan Hadits yg bilang khilafah harus punya wazir. Ini diambil dari DALIL UMUM saat Nabi Musa meminta Harun jadi wazir. Dalil umum ini yg “dipaksa” ditafsirkan sesuai fakta sejarah. Apa hubungannya coba masalah khilafah dan wazir dengan Nabi Musa dan Harun? Jauhhhh penafsiran ente terlalu jauhhh 😀
  12. 12. Fakta sejarah, posisi resmi wazir gak ada di zaman Nabi dan khulafa ar-rasyidin. Ibn Khaldun dalam kitab “Muqaddimah” menyebut lembaga/institusi wazir baru muncul di era Abbasiyyah. Ini artinya HTI pakai SEJARAH juga kan?!
  13. 13. Sekarang kita buktikan KETIDAKBAKUAN sistem khilafah dg melihat perbedaan UUD Khilafah HTI versi old dan now. Pasal 33 versi cetakan ke-6 UUD Khilafah bicara soal Amir Sementara dalam 6 ayat, sedangkan versi lama cetakan kedua Pasal 33 bicara soal tata cara pengangkatan khalifah dalam 4 ayat. Lihat gambar.
  14. Nah dalam Muqaddimah ad-Dustur Pasal 33 versi old sudah DIGESER ke Pasal 34 versi now. Ini pasal masalah tata cara pengangkatan khalifah. Bukan saja geser nomor pasal tapi isinya pun berbeda jauh dengan pasal 33 sebelumnya. Lihat gambar.
  15. Kalau dlm pasal 33 UUD Khilafah versi old, khalifah dipilih lewat majelis umat, sedangkan dalam pasal 34 UUD Khilafah versi now, khalifah diangkat lewat proses di Mahkamah Mazhalim. Kok beda nih? Ini artinya sistem khilafah gak baku sodara-sodara! Lha sekarang pertanyaannya teknis detil pengangkatan khalifah dalam UUD Khilafah HTI versi old dan now itu DALIL TAFSHILI-nya dari Quran dan Hadits mana? Gak bakal ada. Yg ada dalil umum yg “dipaksa” mengikuti maunya HTI
  16. Parahnya lagi, Pasal 34 UUD Khilafah HTI itu yg katanya dari Qur’an dan Hadits ternyata pakai SUARA TERBANYAK. Ini sih dalil demokrasi, sodara-sodara. Lho katanya HTI demokrasi itu sistem thogut, kok malah pakai pemilihan suara terbanyak! (Lihat gambar)
  17. Contoh lain bagaimana UUD Khilafah HTI bukan pakai Quran dan Hadits, juga bukan sejarah Islam, tapi mengadopsi demokrasi modern. Pasal 21 tentang Partai Politik. Emangnya PARPOL sudah ada di jaman Nabi, khulafa ar-rasyidin, umayyah dan abbasiyah? Piye to Jal?! (Lihat gambar)
  18. HTI pakai dalil umum lagi utk melegitimasi Pasal 21 UUD Khilafah tentang parpol, yaitu QS 3:104. Gak ada mufassir klasik yang mengaitkan ayat ini dengan keberadaan parpol. Coba periksa Tafsir at-Thabari yg saya skrinsut. Lha kok HTI MEMAKSA ayat ini dasar adanya parpol dalam Khilafah? (Lihat gambar)
  19. Dengan memilih khalifah berdasarkan suara terbanyak dan juga melegitimasi keberadaan parpol, maka UUD Khilafah HTI sudah mengadopsi sistem DEMOKRASI yang mereka anggap thogut dan kufur. Kok malu-malu gini sih? 😋
  20. Kenapa HTI mengambil suara terbanyak dan melegitmasi parpol padahal Qur’an dan Hadits tdk bicara itu? Ini karena HTI malu-malu mengakui bahwa penafsiran terhadap ajaran Islam itu dinamis dan melihat kenyataan yg ada —sesuatu yg selama ini ditolak HTI.
  21. Satu contoh lagi. HTI berpedoman pada Pasal 41 UUD Khilafah bahwa yang bisa memecat Khalifah itu adalah Mahkamah Mazhalim. Dalilnya? QS 4:159 “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya)”. Sekali lagi ini ayat maknanya umum, bukan bicara soal wewenang Mahkamah Mazhalim memecat Khalifah. Baca penafsiran Imam Syafi’i tentang ayat ini https://nadirhosen.net/…/ngaji-kitab-ar-risalah-karya-imam-…
  22. Terus, kalau HTI bilang UUD mereka itu adalah khilafah ‘ala minhajin nubuwwah, akan tetapi tidak ada praktek pemecatan khalifah melalui mekanisme Mahkamah Mazhalim baik dalam Qur’an, Sunnah Nabi maupun tradisi Khulafa ar-Rasyidin, itu artinya mereka kaum HALUSINASI, yang mencari-cari dalil untuk membenarkan halusinasinya. Parah!
  23. Jadi, jelas sudah konsep Khilafah HTI bukan saja tidak baku, tapi juga berbeda dengan penjelasan para ulama klasik, memaksakan diri mencomot dalil-dalil yang bersifat umum, dan ternyata juga merujuk pada sejarah, serta mengadopsi suara terbanyak dalam demokrasi.
  24. Jangan mau ketipu dengan HTI. Khilafah HTI bukan khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Tetapi khilafah ‘ala minhajin halusinasi. Na’udzubillah min dzalik.
  25. Bersyukurlah hidup damai dan aman di bawah NKRI!

Tabik,
Nadirsyah Hosen
Rais Syuriyah PCI Nahdlatul Ulama
Australia-New Zealand

Riwayat Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah Tidak Dibahas dalam Kitab Utama Bidang Aqidah, Tafsir, Hadits, Tarikh & Fiqh

Juni 23, 2019 Add Comment

Hizbut Tahrir masih saja koar-koar soal akan datangnya kembali khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah berdasarkan riwayat yang tercantum dalam kitab Musnad Ahmad. Saya sudah pernah bahas problematika riwayat tersebut dari sudut sanad dan matan, sekarang kita lihat apakah riwayat ini dianggap penting atau setidaknya dibahas dalam al-kutub al-mu’tabarah (kitab yang dijadikan rujukan utama)?
I. Aqidah
HTI mengklaim bahwa masalah khilafah ini termasuk ushul ad-din (pokok atau inti ajaran Islam):
والدليل على فرضية العمل لإقامة الدولة الإسلامية هو دليل قطعي في ثبوته ودلالته. ولذلك فإن منكره كافر
(dalil kewajiban melakukan penegakkan daulah islamiyah itu dalil qath’i. Siapa yang menentangnya kafir). Ini dari majalah resmi mereka https://www.al-waie.org/archives/article/2949

Padahal kita tahu tidak ada penegakkan khilafah itu dalam rukun Iman dan rukun Islam. Apakah kitab-kitab bidang Aqidah dalam ahlus sunnah wal jama’ah membahas hadits riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah?
Mari kita cek
1. Al-Fiqh al-Akbar: Imam Abu Hanifah
2. Al-Jami’ li ‘Ulum: Imam Ahmad bin Hanbal
3. Syarh Sunnah: Imam al-Muzani
4. Matan At-Thohawiyah: at-Thahawi
5. Al-Ibanah: Abul Hasan al-Asy’ari
6. Risalah ila Ahl ats-Tsaghr: Abul Hasan al-Asy’ari
7. At-Tauhid: al-Maturidi
8. Al-I’tiqad al-Qadiri
9. Al-Iqtishad fil I’tiqad: Imam al-Ghazali
10. Qawa’id al-Aqaid: Imam al-Ghazali
11. Al-I’tiqad: Ibn Abi Ya’la
12. Al-Milal wan Nihal: Syahrastani
13. Ma’alim Ushul al-Din: Fakhruddin ar-Razi
14. Ghayatul Maram fi ‘Ilmil Kalam: al-Amidi
Kesimpulan: kitab-kitab soal aqidah di atas TIDAK menyebutkan apalagi membahas riwayat Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah
II. Kitab Tafsir
1. Tafsir at-Thabari
2. Tafsir Muqatil
3. Tafsir Qurthubi
4. Tafsir as Samarqandi
5. Tafsir al-Maturidi
6. Tafsir al-Baghawi
7. Tafsir Zamakhsyari
8. Tafsir ar-Razi
9. Tafsir Baidhawi
10. Tafsir al-Khazin
11. Tafsir al-Biqai
12. Fathul Qadir Syawkani
13. Tafsir al-Qasimi
14. Tafsir al-Maraghi
15. Tafsir Sayid Qutb
16. Tafsir Sya’rawi
17. Tafsir al-Munir
18. Tafsir Ibn Katsir
Kesimpulan: TIDAK ADA yang membahas riwayat Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah
III. Kitab Hadits
Ada 6 kitab hadits utama (kutubus
Sittah) yang dijadikan pegangan ulama:
1. Shahih Bukhari
2. Shahih Muslim
3. Sunan Abi Dawud
4. Sunan at-Tirmidzi
5. Sunan Nasa’i
6. Sunan Ibn Majah
Kesimpulan: riwayat hadits Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah TIDAK ADA dalam keenam kitab hadits utama di atas.
IV. Tarikh
Saya cek ke kitab utama ini:
1. Tarikh at-Thabari
2. Tarikh al-Khulafa: Suyuthi
3. Tuhfatul umara: Ibn Maskawaih
4. Al-Muntazham: Ibnul Jawzi
5. Al-Kamil fit tarikh: ibn al-Atsir
6. Tarikh al-Manshuriy
7. Tarikh al-Islam: imam Dzahabi
8. Tarikh Ibn Khaldun
9. Siyar A’lam an-Nubala: Imam Dzahabi
10. Al-Bidayah wan Nihayah: Ibn Katsir
Kesimpulan: dari kitab di atas TIDAK ADA yang menyebutkan riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah, kecuali Ibn Katsir dalam al-Bidayah wan Nihayah jilid 6 halaman 627.
Ternyata Ibn Katsir membahasnya dalam sub bab Isyarat Kenabian akan pemerintahan Umar bin Abdul Azis. Kenapa demikian? Seperi pernah saya bahas sebelumnya, para ulama memang memahami riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah itu maksudnya Umar bin Abdul Azis, bukan untuk periode khilafah masa sekarang.
Makanya khalifah Umar bin Abdul Azis dianggap sebagai khalifah kelima dalam al-khulafa ar-rasyidun. Jadi, Ibn Katsir tidak membahas riwayat ini seperti cara HTI membahasnya. Beda jauh!
V. Fiqh
Kitab fiqh dari berbagai mazhab saya telaah:
V.I Mazhab Hanafi:
1. Al-Ashl al-Ma’ruf: Syaybani
2. Al-Mabsuth: as-Sarkhasiy
3. An-Nukat: as-Sarkhasiy
4. Badai’ as-Shanai’: al-Kasani
5. Al-Hidayah: al-Marghinani
6. Hasyiyah Ibn Abidin
V.II Mazhab Maliki
1. Al-Mudawwanah: Imam Malik
2. Syarh Ar-Risalah: al-Qadhi Abdul Wahab
3. Al-Muqadimat: Ibn Rusyd al-Jad
4. Bidayatul Mujtahid: Ibn Rusyd al-hafid
5. Jami’ al-Umahat: Ibn al-Hajib
6. As-Syamil fi fiqh al-Imam Malik
V.III Mazhab Syafi’i
1. Al-Umm: Imam Syafi’i
2. Mukhtashar al-Muzani
3. Al-Hawi al-Kabir: al-Mawardi
4. Al-Majmu’ syarh muhazzab: Imam Nawawi
5. Raudhatut Thalibin: Imam Nawawi
6. Minhajut Thalibin: imam Nawawi
7. Fathul Wahab: Zakaria al-Anshori
8. Fathur Rahman: Imam ar-Ramli
9. Nihayatul Muhtaj: Imam ar-Ra
mli
V.IV Mazhab Hanbali
1. Al-Jami’ li Ulum: Imam Ahmad
2. Al-Irsyad: al-Hasyimiy
3. Al-Hidayah ‘ala Mazhab Imam Ahmad
4. Umdatul hazim
5. Al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad
6. Al-Mughni: Ibn Qudamah
VI. Fiqh Umum
1. Ikhtilaful fuqaha: al-Marwazi
2. Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu: Wahbah Az-Zuhaili
3. Al-Fiqh ‘ala mazahibil arba’ah
4. Mausu’ah fiqh kuwait
VII. Siyasah
1. As-Siyasah: Ibn Sina
2. Al-Ahkam as-Sulthaniyah: al-Mawardi
3. Tashil Nazhar: al-Mawardi
4. Siyar al-Muluk: Nizamul Muluk
5. At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk: imam al-Ghazali
6. Sirajul Muluk: at-Thurthusyi
7. Al-Manhaj al-Masluk fi siyasat al-muluk: Syairazi
8. At-Thuruqul Hukmiyah: Ibn Qayyim
9. Al-Khilafah: Syekh Rasyid Ridha
10. As-Siyasah as-Syar’iyah: Abdul Wahab Khallaf
Kesimpulan: TIDAK satupun kitab fiqh di atas baik dari berbagai mazhab, kitab fiqh umum maupun khusus masalah siyasah, baik klasik maupun modern, yang mencantumkan hadits riwayat Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah apalagi membahas bahwa kelak akan datang lagi khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian.
KESIMPULAN:
Jadi hadits riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah tidak dianggap penting untuk dibahas dalam referensi utama yang otoritatif dalam tradisi keilmuan Islam.
Juga tidak dianggap sebagai dalil untuk penegakkan khilafah, dan tidak dianggap sebagai janji Allah dan RasulNya bahwa khilafah akan kembali datang. Tuntas sudah!
Tolong jangan marah-marah sama saya atau malah koar-koar mau nantang debat segala yah hehhehe
Dipikirkan saja bukti di atas yang lebih terang dari cahaya, sebelum anda malu-malu mengakuinya.
Gak apa-apa...sudah saya maafkan ketidaktahuan anda 
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Rais Syuriyah PCI Nahdlatul Ulama
Australia - New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School

Menengok Persiapan PCNU Lamongan Mensukseskan NU Award

Juni 23, 2019 Add Comment

nulamongan.or.id, Lamongan- Kantor PCNU Lamongan dua minggu terakhir ini tampak ramai. Hilir mudik pengurus NU, baik dari lembaga dan badan otonom tengah disibukkan menyiapkan agenda NU Award yang diselenggarakan PWNU Jawa Timur. Dalam momentum ini, PCNU Lamongan mengikutsertakan antara lain: PC Muslimat, PC Fatayat, PC Ansor, IPNU, IPPNU, PC LP Ma'arif, Masjid  NU SUNAN GIRI. 

Dalam keterangannya, Drs. Imam Ghazali selaku ketua Tim NU Award menambahkan bahwa beberapa lembaga juga ikut serta, antara lain: Pergunu, LWPNU, LTM NU, RMI, LKNU, LKKNU. "Selain itu, kita juga ikutkan Pengurus Ranting Dadapan Solokuro, MI Sunan Drajat dan MA Mazroatul Ulum" imbuhnya.

Selain itu, nampak kantor PCNU juga ikut berbenah. Dilakukan beberapa perbaikan dan membersihkan sebagai bentuk komitmen kesiapan para pengurus. Tampak juga arsip yang ditata secara rapi berjajar di meja kantor sebagai bukti administratif yang sudah siap di visitasi. Terlihat sekali bahwa momentum NU Award ini berdampak pada pembenahan kelembagaan dan administrasi yang ada di daerah masing-masing.

PCNU Lamongan sendiri secara kelembagaan, diagendakan pada hari ini (24/6) dilakukan visitasi lapangan oleh tim NU Award PWNU Jatim. Dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai selesai. 

Pak Imam Ghazali juga terus aktif memantau dan mengontrol kesiapan lembaga dan banom yang ikut dalam momentum ini. "Demi kebersamaan dan rasa tanggungjawab menuju sukses visitasi NU Award" ungkapnya kepada media centre NU Lamongan.

RMI Lamongan gandeng Kemenag selenggarakan Halaqoh Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Juni 22, 2019 Add Comment
nulamongan.or.id, Lamongan- Momentum syawal 1440 H dimanfatkan  Pengurus Cabang Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama’ Kabupaten Lamongan dengan menggelar halal bi halal. Kegiatan ini dikemas dengan acara Halaqoh Pengembangan Pendidikan Agama dan keagamaan serta MoU (kerjasama) dengan Kemenag Lamongan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, IPNU-IPPNU Lamongan serta PMII Lamongan. Acara ini bertemat di  di Aula RM. Aqilah Deket Lamongan (22/06).

Dalam sambutannya, ketua PC RMI NU Lamongan H. Abdulloh Adib Haad menyampaikan bahwa sekarang sudah marak faham extrim yang mulai masuk di pondok-pondok pesantren, ini mengakibatkan negara mulai diusik dengan jargon berdirinya khilafah, negara islam dan lainnya.

kuatnya pesantren juga bagian dari penguatan NU dan NKRI, karena diakui atau tidak nafas NU ada dalam pesantren serta cikal bakal NU berasal dari pesantren dan juga pesantren yang ikut andil membangun negara dan kemerdekaan republik Indonesia". terang  Gus Adib dalam sambutannya

Dalam kesempatan acara tersebut, gus adib juga mengajak seluruh pondok pesantren untuk membuat database, karena data
base bagi PC RMI NU Lamongan sangat penting, selain digunakan untuk menghitung jumlah pesantren dalam naungan PCNU Lamongan, data base juga digunakan sebagai acuan bertindak apabila ada pondok pesantren baru yang mengatasnamakan NU tapi belum terdeteksi di PCNU Lamongan, selain itu dengan adanya data bade RMI Lamongan mampu memantau ponpes tersebut  terpapar radikalisme atau tidak. pungkasnya

KH. Salim Azhar selaku Rais Syuriah PCNU Lamongan mengapresiasi dan menyambut baik acara tersebut. Acara demikian harus selalu didorong, apalagi dalam kesempatan ini ada MoU dengan IPNU-IPPNU Lamongan dan PMII Lamongan yang anggota merupakan anak-anak muda yang harus dibimbing dan dibina dengan baik. Tutur pengasuh Pondok Pesantren Raudlotut Tullab Sendangduwur Paciran Lamongan.

Senada dengan kyai Salim, Ketua PCNU Lamongan Dr. H. Supandi, S.Pd., M.Pd dalam orasinya sebagai keynote speaker menekankan bahwa Pendidikan Agama dan Keagaman harus dikelola dengan baik. Ini sudah jelas ada dasar hukumnya UUD 1945 yang menjami warga negara menempuh pendidikan formal, informal maupun nonformal dan juga PP 55 tahun 2007.

"Cara mengelola pesantren, madrasah diniyah dan TPQ yang baik itu harus didukung denga n perencanaan dan data yang memadai" terangnya

Ia menambahkan bahwa tidak ada kebijakan yang baik tanpa didukung dengan perencanaan yang baik (good policy based-on good planning) dan tidak ada perencanaan yang baik tanpa didukung dengan data yang baik (good planning based-on good data).

Sementara itu, H. Ahmad Firdausi, M.Fil selaku narasumber halaqoh memaparkan tentang posisi pesantren dalam era revolusi industry 4.0. Menurutnya, pondok pesantren harus mampu merespon tantangan.

Para kyai-kyai NU, gus dan ustadz harus ikut mengisi kajian keilmuan dan mampublis dimedia untuk ikut menangkal radikalisme. Karena kebanyakan yang ada diinternet ketika kita mencari sesuatu yang berkaitan dengan agama yang muncul itu bukan dari kita (minna) tapi mereka (minhum) hal ini sangat berbahaya, karena kita tidak ikut andil”. Tutur Gus Firdausi yang juga Dosen UIN Sunan Ampel

Dalam kesempatan ini Gus Firdaus juga mengingatkan bahwa pesantren didirikan ini beberapa tujuan yaitu Menjaga keimanan dan aqidah masyarakat, Menjaga genealogi (sanad) keilmuan, Melestarikan Islam Ahlussunnah wal Jama’ah, dan Menanamkan rasa cinta kepada NKRI. Pungkasnya

Pada kesempatan yang sama, Drs. H. Banjir Sidomulyo, M.Pd juga memaparkan tentang antisipasi radikalisme di pondok pesantren dengan menyedikan surat pernyataan bahwa pondok pesantren itu harus mengakui negara kesatuan republik Indonesia.

“bagi pesantren-pesantren yang mengurus izin operasional atau mendirikan pesantren baru, kemenag sudah menyedian form surat pernyatan menjunjung tinggi nilainilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika." tutur Kasi PD Pontren Kemenag Lamongan

Halaqoh ini diakhir dengan pemaparan Mu’adz Amsyari, S.Pd.I tentang dinamika RUU pesantren, ia menyampaikan bahwa usulan RUU tentang pesantren pendidikan keagamaan ini sangat panjang mulai dari tahun 2016 sampai 2018.

Usulan RUU diinisasi untuk memberikan apresiasi pesantren yang juga ikut andil membangun negara melalui pendidikan, tapi RUU ini tidak serta merta langsung disetujui, ini membutuhkan proses panjang mulai dari membentuk tim penyusunan NA dan RUU Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren sampaikan dengan disahkan menjadi RUU Pesantren" terang  pria yang juga Staf ahli DPR dari PKB. (Han/Ek)

Mendamaikan Hisab dan Rukyat

Juni 03, 2019 Add Comment

oleh: 
KH. Afifuddin Muhajir
Guru Besar usul fikih di Ma'had Aly Situbondo. 

Dalam menentukan awal bulan Ramadan dan bulan Syawal untuk memulai dan mengakhiri puasa, sampai saat ini jumhur (mayoritas ulama) berpedoman pada rukyat. Yang dimaksud adalah melihat bulan baru (هلال) dengan mata kepala (رؤية بصرية), bukan penglihatan  ilmiah (رؤية علمية) dengan menggunakan perhitungan (حساب).

Bila penglihatan riil dengan mata kepala tidak terjadi meski karena terhalang awan, mereka menggenapkan bulan Syakban/Ramadhan menjadi 30 hari.

Dasar mereka adalah hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما.  

Berpuasalah kamu ketika telah melihat hilal Ramadan dan berhentilah kamu berpuasa ketika telah melihat hilal bulan Syawal, jika hilal tertutup bagimu maka genapkanlah bulan syakban menjadi 30 hari”. (HR. al-Bukhari dan  Muslim)

Dalam hadis riwayat Ibnu Umar Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له

Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal (ramadan) dan janganlah kamu berhenti berpuasa sehingga kamu melihat hilal syawal, jika jika hilal tertutup bagimu maka…”

Bagi jumhur, sabda Nabi (فاقدروا له) merupakan tafsir/penjelasan terhadap sabda Nabi pada hadits yang pertama, (فأكملواعدة) yang bermakna: sempurnakanlah bilangan menjadi 30 hari.

salah Seorang imam besar dari kalangan ulama Syafi’iyah, Abu al-Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij mengkompromikan dua riwayat hadis di atas dengan menggunakan pendekatan yang dalam istilah sekarang disebut dengan teori multi-dimensi (نظرية تعدد الأبعاد), yaitu bahwa sabda Nabi (فاقدرواله) bermakna: “perkirakanlah hilal itu dengan menghitung posisi-posisi-nya”. 

Ini ditujukan kepada mereka yang oleh Allah Swt dianugerahi pengetahuan tentang hisab, sedang sabda Nabi (فاكملوا عدة) ditujukan kepada mereka yang awam di bidang ilmu itu. (Fatawa al-Qardhawi)

Yang menarik adalah pendapat Imam Taqyuddin al-Subki, yang diakui memiliki kapasitas sebagai mujtahid. Pendapat beliau dalam masalah ini antara lain dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar Syatha di dalam Hasyiyah I’anah al-Thalibin:

(فرع) لو شهد برؤية الهلال واحد او اثنان واقتضى الحساب عدم امكان رؤيته ، قال السبكي: لا تقبل هذه الشهادة، لان الحساب قطعي والشهادة ظنية، والظن لا يعارض القطع.

Jika satu orang atau dua orang bersaksi bahwa dia atau mereka telah melihat hilal sementara secara hisab hilal tak mungkin terlihat, maka menurut al-Subki kesaksian itu tidak diterima, karena hisab besifat pasti sedangkan rukyat bersifat dugaan, tentu yang bersifat dugaan tidak bisa mengalahkan yang pasti"

Substansi dari pendapat ini ialah bahwa hisab menjadi dasar dalam rangka menafikan, tidak dalam rangka menetapkan.

         الحساب حجة في النفي لا في الإثبات

Sayyid Abu Bakar Syatha mengomentari pendapat Imam al-Subki dengan mengatakan:

والمعتمد قبولها، إذ لا عبرة بقول الحسٌاب

Menurut yang muktamad, kesaksian tersebut diterima, karena pendapat ahli hisab tidak muktabar (tidak masuk hitungan).

Alasan Imam al-Subki : (لان الحساب قطعي والرؤية ظنية) untuk menolak rukyat ketika bertentangan dengan hisab perlu digarisbawahi kemudian ditarik ke kondisi saat ini di mana ilmu astronomi modern telah begitu maju dan akurasinya benar-benar meyakinkan (قطعي). 

Dengan ilmu ini, para ahli astronomi bisa memprediksi terjadinya gerhana beberapa ratus tahun sebelum terjadinya dengan sangat akurat menyangkut tahun, bulan, minggu, hari dan jam, bahkan menitnya.

Dengan  begitu akurat (قطعي)nya ilmu astronomi saat ini maka rukyat yang semula bersifat dugaan kuat (مظنونة)، ketika bertentangan dengan hisab turun menjadi sesuatu yang diragukan (مشكوك فيها), bahkan hanya bersifat asumsi saja (موهومة).

Pendapat imam al-Subki ini merupakan jalan tengah(المنهج الوسطي), sekaligus menjadi ajang perdamaian antara yang fanatik rukyat dan yang fanatik hisab.

Jika pemerintah berpegang pada pendapat ini maka tidak perlu menyiapkan tenaga dan biaya yang cukup besar yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan hilal (الترائي)، ketika seluruh ahli hisab/astronomi sepakat mengatakan bahwa hilal tidak mungkin dirukyat.

تصحيح :
١. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
٢. فإن غمٌ عليكم فاقدروا له
وان كان أحدهما تفسيرا للآخر فالصواب أن المفسٌر هو الاول للثاني المجمل ، لا العكس