Berita

FIKROH NAHDLIYAH

Bahtsul Masail

TERBARU

NAHDLIYYIN WONOKROMO TIKUNG BERBAGI

Agustus 05, 2019 Add Comment
NAHDLIYYIN WONOKROMO TIKUNG BERBAGI
Lailatul Ijtima' sekaligus Majelis Dzikir & Sholawat di isi dengan Acara Baksos


Pengurus Ranting NU dan Pimpinan Ranting GP. Ansor Wonokromo Tikung mengadakan acara Lailatul Ijtima' dan MDS Rijalul Ansor kemarin, Senin 5 Agustus 2019 di masjid Sabilul Huda Jatilangkir. acara tersebut dihadiri oleh segenap pengurus NU baik dari jajaran MWC, PR, PAR dan Banom-banomnya  se-kecamatan Tikung. Selain diisi dengan acara istighotsah dan mauidlotul hasanah dalam acara tersebut juga dibingkai dengan acara bakti sosial yang mengambil tema Nahdliyyin Wonokromo berbagi diperuntukkan bagi kaum dhu'afa'.

acara di mulai dengan mauidloh hasanah yang disampaikan oleh Kiai Bi'in Abdussalam, beliau fokus dalam memunculkan rasa nasionalisme jama'ah Nahdlatul Ulama yang dirasa akhir-akhir ini mulai luntur. "Indonesia umurnya sudah 74 tahun, kalau manusia semakin tua semakin renta maka beda dengan indonesia. Karena negara indonesia ini hasil perjuangan para pahlawan yang ikhlas tanpa panrih. sudah dari dulu terdiri dari banyak suku dan rukun bersatu dalam satu negara, jika hari-hari ini ada yang coba mengusik kesatuan negara ini maka itu sudah tugas kita untuk menentangnya karena semboyan NU adalah NKRI HARGA MATI". Ucap menantu KH Abdullah Ma'un ini. "Dalam jihad memerdekakan indonesia dulu tidak mengenal agama, suku, budaya, semuanya guyub kompak demi terciptanya kemerdekaan indonesia" Imbuh beliau menambahkan.
Acara lailatul ijtima' dan MDS RA ranting Wonokromo Tikung
Drs. H syaifuddin zuhri selaku ketua MWC NU Tikung mengingatkan seluruh pengurus NU dan Banom Di Desa Wonokromo Tikung untuk terus menjaga kekompakan agar seluruh program-program kerja yang telah disusun bisa terlaksana dengan baik.
Penyerahan baksos secara simbolis
acara tersebut juga diisi dengan bakti sosial yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian warga nahdliyyin terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan, "nahdliyyin wonokromo peduli dan berbagi jangan dimaknai berapa yang kami beri, tapi seyogyanya dimaknai seberapa peduli NU kepada jama'ahnya " tandas Sugianto selaku ketua PRNU Wonokromo Tikung menjelaskan. (Ian)

Perbanyak Kader Penulis, Lakpesdam Gelar Madrasah Desain dan Jurnalistik

Agustus 04, 2019 Add Comment

nulamongan.or.id, LAMONGAN – Belasan peserta dari otonom PCNU Lamongan antusias mengikuti kegiatan madrasah desain dan jurnalistik, kemarin (4/8) di Kantor PCNU Lamongan lantai 1. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua PCNU Lamongan Dr. Supandi Awaludin, Sekretaris PCNU Lamongan Imam Ghozali, penulis dan mantan wartawan Jawa Pos Ita Siti Nashiyah, dan wartawan Jawa Pos Radar Lamongan Indra Gunawan.


‘’Output dari kegiatan ini agar PCNU Lamongan memiliki SDM penulis dan mencetak kader-kader penulis,’’ tutur Ketua Lapesdam PCNU Lamongan Winarto Eka Wahyudi.

Eka, sapaan akrabnya menjelaskan, kegiatan ini diinisiasi agar nantinya kader PCNU Lamongan mampu mempublikasikan berita. Sebab, lanjut dia, sebaik apapun kegiatan, tidak akan diketahui khalayak kalau tidak dipublikasikan menjadi berita.

‘’Tujuannya agar lembaga mampu secara mandiri untuk menjadi narasi berita, yang bisa disebarluaskan di tengah masyarakat Lamongan,’’ ujar pria yang juga menjadi dosen di Unisla Lamongan tersebut.

Acara yang mengusung tema “NU Lamongan di tengah Arus Media Digital” ini dihadiri oleh delegasi dari lembaga dan badan otonom yang berada dalam lingkup koordinasi PCNU Lamongan. Acara ini diakhiri oleh pemberia akun website NU Lamongan, agar setiap lembaga-banom bisa secara mandiri mempublikasikan kegiatan-kegiatannya di lapangan.

Tolak Raperda Minuman Beralkohol, NU Lamongan : Legalisasi Miras Akan Merusak Moral Generasi Muda

Juli 25, 2019 Add Comment
nulamongan.or.id, Lamongan- Lembaga, dan Banom NU dalam Diskusi Raperda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol berujung pada Penolakan, Rabu 24/07 (kemarin), di Kantor PCNU Lamongan. Dalam diskusi yang cukup sengit itu dihadiri puluhan orang dari perwakilan Lembaga dan Banom NU.

Ini adalah yang kesekian kali perda miras kembali digulirkan, dan tetap kita akan tolak. Karena di Lamongan ini banyak sekali Pesantren, dan sekolah sekolah. Legalisasi miras hanya akan merusak kesehatan dan moral generasi muda di daerah ini, serta bertentangan pula dengan budaya, sosial, dan nilai-nilai agama.” Ujar M. Basir, selaku wakil sekretaris PCNU.

Pengajuan dan pembahasan Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol rencana akan di publik hearing kan pada jumat besok tanggal 26 Juli 2019, oleh karenanya Ormas terbesar ini menyerukan dan segera mengambil sikap untuk melakukan penolakan. Isi dalam Perda tersebut mengatur tentang jenis minuman yang jelas menguntungkan pengusaha besar.

Nihrul Bahi Alhaidar, SH sebagai ketua LPBH NU sendiri menjelaskan “Dalam Perda No 3 Tahun 2004 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras sudah cukup gamblang dijelaskan malah yang sekarang memberikan ruang Jenis minuman yang bisa di import dari luar. Ini jelas ada pesanan dan misi dari perusahaan besar yang dititipkan dengan adanya Perda ini, lha ini yang akan berdampak buruk nanti, apalagi dalam pengawasannyapun masih Obscuur Libel atau obyeknya masih kabur.”

Terkait langkah cepat yang diambil sebagai Lembaga Hukum PCNU LPBH NU juga mengambil sikap tegas, “Kita juga akan melawan secara konstitusi, yaitu kita akan kirim surat kepada DPRD dan Pemkab Lamongan dimana produk hukum berupa perda ini cacat karena tidak melalui mekanisme dan ada yang disembunyikan.” Imbuh Nihrul Bahi Alhaidar yang juga menjadi Ketua Peradin Lamongan

Selain itu karena waktunya sangat mendesak dalam 2 hari kedepan (jumat, 26/07) Lembaga dan Banom NU akan menggelar aksi penolakan Perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini. Banom dan Lembaga yang hadir dalam diskusi ini yaitu, LPBH NU, LPBI, Laziznu, Sarbumusi, Ansor, Banser, Lesbumi, MA IPNU dan PMII. (Ek)

Sambut Momentum Penerimaan Siswa Baru, PAC IPNU-IPPNU Turi Bekali Kader dengan Skill Fasilitator

Juli 14, 2019 Add Comment

nulamongan.or.id, Turi- Dalam rangka mempersiapkan bulan kaderisasi PAC IPNU IPPNU TURI melakukan penguatan kapasitas kader melalui Pelatihan Fasilitator (Latfas), Minggu (14/07/2019).

Kegiatan tersebut diikuti Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat se-Anak Cabang Turi dengan diikuti sekitar 43 peserta. Pelatihan diadakan untuk memberikan pembekalan public speaking kepada kader agar memiliki kesiapan menjadi pemateri atau fasilitator.

Ketua PAC IPNU TURI, Agung Prastio mengharapkan peserta dapat mengikuti kegiatan secara maksimal dan mampu mendalami materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. “Semoga dengan adanya kegiatan ini, para pengurus dan kader yang ikut pelatihan ini bisa menjadi ujung tombak pengkaderan IPNU-IPPNU di Kecamatan Turi hingga ke tingkatan ranting dan sekolah. khususnya dalam kegiatan MOP, Makesta, dan Lakmud," tutur Agung.

Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Turi (MWC NU), H Sunhaji mengatakan, Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) merupakan harapan besar bagi generasi NU mendatang. Kedua badan otonom ini harus di garda depan dalam proses kaderisasi. ”IPNU dan IPPNU adalah gerbang awal atau pintu pertama kaderisasi di NU,” ujarnya usai membuka kegiatan Latfas.

Arif Syaifuddin yang memberikan materi dalam Latfas itu membeberkan pengalamannya. "Dulu di tahun 2005 ketika saya di posisi kalian, saya pernah bertekad, suatu saat saya akan berada di posisi Anda (sebagai pemateri hebat), dan Alhamdulillah di tahun 2010 saya mampu untuk mewujudkannya," mantan Ketua PAC IPNU Turi 2006-2008.

Mantan Ketua Ipnu tersebut menambahkan jika dulu dirinya butuh 5 tahun untuk mewujudkannya. "Di zaman sekarang dengan segala kemudahan yang ada, kalian mungkin hanya butuh 5 hari untuk mewujudkan hal yg sama," imbuhnya.Dirinya juga berpesan kepada peserta, agar selalu meningkatkan kemampuan public speaking. "Ketika gagal jangan berhenti, namun mencoba lagi, lagi, dan lagi," pungkasnya. (Ainul)

Sabet Juara Satu NU Award, LKKNU Lamongan Beberkan Kunci Suksesnya

Juli 02, 2019 Add Comment


nulamongan.or.id, - Surabaya, Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama’ (LKKNU) Lamongan berhasil meraih juara 1 dalam ajang NU Award yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’ Jawa Timur tahun 2019. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan di Gedung PWNU Jawa Timur pada hari Selasa, 02 Juni 2019.
Pemberian penghargaan kepada PC LKKNU Lamongan melalui proses dan tahapan, yaitu tahapan penilaian dokumen yang dikirimkan kepada panitia PWNU Award Jatim tahun 2019 pada tanggal 30 Mei 2019, tahap selanjutnya berupa Visitasi lapangan pada tanggal 24 Juni 2019 dan grand final puncak penilain tersebut adalah pada hari Senin, 01 Juli 2019 yang bertempat di Auditerium UNUSA Surabaya. Dalam puncak Grand Final tersebut PC LKKNU Lamongan mempresentasikan profil dan capaian-capaian dari LKKNU Lamongan yang berhasil mengungguli PC LKKNU Lumajang.
"Proses menuju sang juara ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa" terang Ketua LKKNU Lamongan, Hj. Umaiyah. Ia menambagkan bahwa  LKKNU Lamongan umurnya juga baru 6 bulan sejak dikeluarkannya SK dari PCNU Lamongan tertanggal 10 Desember 2018. Tetapi waktu singkat tersebut tak menjadikannya dan tim patah arang. Usia pengurus yang belum begitu matang, berhasil diimbangi dengan semangat dan kekompakan yang didedikasikan oleh jajaran pengurus LKKNU. Tak heran sejak dilantik pada tanggal 23 januari 2019 dan berdasarkan hasil Rapat Kerja LKKNU pada Tanggal 3 Maret 2019 lembaga ini secara dinamis selalu bergerak dengan terus melakukan sinergitas bersama lembaga baik internal maupun eksternal NU. 
"Dalam kurun kurang lebih 3 bulan pasca Rapat Kerja, PC LKKNU Lamongan telah melakukan MoU/perjanjian kerjasama dengan 14 lembaga, baik internal NU maupun ekternal NU baik dengan Instansi Pemerintah Daerah (DPPKB, DPPKA, Dinsos), Lembaga Pendidikan (IAI TABAH Lamongan, SMKNU 2 Glagah) dan juga Lembaga Kesehatan (RSI Nasrul Ummah  Lamongan)" imbuh  wanita yang juga menjadi tenaga medis RSINU Lamongan ini.
ia menerangkan bahwa sinergitaslah yang menjadi satu ketertarikan Tim Juri PWNU Award karena MoU tersebut tidak hanya sekedar lembaran kertas, akan tetapi benar-benar terimplementasikan dalam bentuk kegiatan. 
"Diantara kegiatan yang berhasil kami lakukan adalah sosialisasi tentang Kespro pada Remaja, sosialisasi pencegahan faham radikalisme, melaksanakan kegiatan grebek sahur pada 1500 keluarga pasien kerjasama dengan PC LPBINU dan PC LAZISNU Lamongan,  mengadakan Seminar Awam pencegahan penyakit menular dalam penatalaksanaan jenazah kerjasama dengan PKRS RSI Nasrul Ummah, Pemberian pelayanan KB Gratis pada anggota Fatayat kerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan" jelasnya saat ditemui di kantor PCNU Lamongan 
Selain itu masih banyak lagi yang telah dilakukan untuk senantiasa memberikan kemaslakhatan pada keluarga Nahdlatul Ulama’. Dan agenda terdekat ini adalah dalam rangka menindaklanjuti keaktifan MWC NU untuk bersinergi bersama LKKNU Lamongan pada kegiatan Pelatihan Penggunan APD dalam penatalaksanaan jenazah untuk mencegah penyakit menular khususnya HIV/AIDS.
Masih menurut ketua Hj. Umaiyah, bahwa Penghargaan yang telah diterima oleh LKKNU Lamongan ini  adalah penghargaan untuk kita semua warga nahdliyyin, hal ini sejalan dengan visi PC NU Lamongan “Mengabdi dan Berjuang Mensejahterakan Keluarga Nahdlatul Ulama”.
Selaku ketua, Hj. Umaiyah berharap, bahwa PC LKKNU Lamongan tetap istiqomah menjalankan Misi PC NU Lamongan untuk terus memberikan kemaslakhatan pada keluarga Nahdlatul Ulama’ sehingga kedepannya program kerja akan segera terealisasikan sebagaimana waktu yang telah direncanakan. Dan keberhasilan PC LKKNU Lamongan ini adalah sebuah bukti keseriusan mengembangkan organisasi NU dalam memberikan layanan khidmah bagi Jama’ah dan jam’iyah Nahdlatul Ulama’.(War)


HTI Tidak Punya Konsep Baku tentang Khilafah

Juni 23, 2019 Add Comment
Saya ingin eksplorasi lebih jauh dan tunjukkan bukti konkrit inkonsistensi HTI soal sistem khilafah mereka. Monggo disimak dengan santai sambil nyisir dan nyengir, gak perlu pakai marah-marah yah 
  1. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan paling tidak ada 3 hal dasar: cara khalifah dipilih, bagaimana struktur tata negaranya dan cara pertanggungjawabannya. Ketiga hal ini TIDAK dinyatakan dengan lengkap dan jelas memakai kalimat perintah yang bersifat Qath’i dalam Qur’an dan Hadits. Penafsirannya beragam dan pakteknya juga berbeda dalam sejarah Islam.
  2. HTI menganggap sejarah bukan sumber hukum. HTI mengklaim sistem khilafah berdasarkan Qur’an dan Hadits, bukan berdasarkan sejarah khilafah. Saya akan buktikan bahwa klaim HTI ini TIDAK TEPAT dengan merujuk naskah UUD Khilafah HTI sendiri.
  3. Semua ayat Qur’an tentang khalifah TIDAK ADA yang merujuk pada sistem pemerintahan, yang ada hanyalah pada tokoh seperti Nabi Adam atau pada generasi. Bukan pada 3 sistem dasar yg saya sebut di point pertama. Istilah khilafah sendiri tidak ditemukan di dalam al-Qur’an. Baca penjelasan saya di sini: https://nadirhosen.net/…/istilah-khilafah-tidak-ada-dalam-a…Teks klasik dalam Tafsir dan fiqh itu merujuk kepada kewajjban mengangkat SEORANG pemimpin, yang jaman dulu istilahnya Khalifah. Bukan bicara kewajiban menegakkan SISTEM khilafah.
  4. Ada satu ayat yg sering dijadikan argumen HTI yaitu QS 24:55 dimana Allah menjanjikan umat Islam berkuasa. Ini dipahami HTI sbg munculnya kembali khilafah. Benarkah demikian? TIDAK BENAR. Baca penjelasan 16 ulama tafsir klasik dan modern di sini: https://nadirhosen.net/…/benarkah-allah-menjanjikan-kembali…
  5. Bagaimana dengan Hadits bahwa akan muncul kembali khilafah ‘ala minhajin nubuwwah? Hadits ini baik dari segi sanad maupun matan ternyata TIDAK SAHIH seperti saya jelaskan di http://nadirhosen.net/…/138-sekali-lagi-soal-hadis-khilafah…
  6. HTI dalam kitab muqaddimah ad-dustur sudah menuliskan Undang-Undang Negara Khilafah. Isinya menjelaskan 3 hal dasar dalam sistem pemerintahan khilafah. UUD Khilafah ini diklaim berdasarkan Qur’an dan Hadits. Benarkah? Simak terus yuk 
  7. Kitab asli yg ditulis pendiri Hizbut Tahrir Taqiyuddin Nabhani ini terus DIREVISI dan diupdate begitu juga UUD Khilafah mereka. Ini saja bukti bahwa sistem negara khilafah TIDAK BAKU. Kalau sdh baku ya tentu saja gak perlu direvisi dong, apalagi mengklaim berdasarkan Qur’an dan Hadits. Kok direvisi terus?
  8. Misalnya kitab ad-Dawlah HTI sudah ditarik, diganti dengan kitab mutabanat (rujukan) baru. Dan dalam kitab baru itu, struktur pemerintahan khilafah DILUASKAN menjadi 13 struktur, yang sebelumnya cuma ada 8. Ini artinya HTI sendiri sadar kok bahwa struktur pemerintahan khilafah itu TIDAK BAKU, dan berbeda-beda dalam prakteknya.
  9. Di kitab Nizamul Islam cetakan kedua, jumlah pasal UUD Khilafah HTI itu 187 pasal, tapi di cetakan keenam jadi 190 pasal. Kok beda? Ini karena ada REVISI dan MODIFIKASI. Gak baku kan?!
  10. Kalau UUD 1945 diamandemen ya wajar saja. Tapi kalau UUD Khilafah, yg diklaim berdasarkan Qur’an dan Hadits, direvisi terus, maka ini BERMASALAH. Harusnya sudah mapan dan baku dong?! Ternyata tidak baku. Lantas kenapa UUD Khilafah HTI itu direvisi dan dimodifikasi? Karena interpretasi mereka bergeser, plus masuk unsur sejarah dan konteks kekinian —sesuatu yg mereka TOLAK sebelumnya. Buktinya mana? Ikuti terus 
  11. 11. HTI mencantumkan posisi muawwin/wazir dlm UUD Khilafah. Ini gak ada di Quran dan Hadits yg bilang khilafah harus punya wazir. Ini diambil dari DALIL UMUM saat Nabi Musa meminta Harun jadi wazir. Dalil umum ini yg “dipaksa” ditafsirkan sesuai fakta sejarah. Apa hubungannya coba masalah khilafah dan wazir dengan Nabi Musa dan Harun? Jauhhhh penafsiran ente terlalu jauhhh ๐Ÿ˜€
  12. 12. Fakta sejarah, posisi resmi wazir gak ada di zaman Nabi dan khulafa ar-rasyidin. Ibn Khaldun dalam kitab “Muqaddimah” menyebut lembaga/institusi wazir baru muncul di era Abbasiyyah. Ini artinya HTI pakai SEJARAH juga kan?!
  13. 13. Sekarang kita buktikan KETIDAKBAKUAN sistem khilafah dg melihat perbedaan UUD Khilafah HTI versi old dan now. Pasal 33 versi cetakan ke-6 UUD Khilafah bicara soal Amir Sementara dalam 6 ayat, sedangkan versi lama cetakan kedua Pasal 33 bicara soal tata cara pengangkatan khalifah dalam 4 ayat. Lihat gambar.
  14. Nah dalam Muqaddimah ad-Dustur Pasal 33 versi old sudah DIGESER ke Pasal 34 versi now. Ini pasal masalah tata cara pengangkatan khalifah. Bukan saja geser nomor pasal tapi isinya pun berbeda jauh dengan pasal 33 sebelumnya. Lihat gambar.
  15. Kalau dlm pasal 33 UUD Khilafah versi old, khalifah dipilih lewat majelis umat, sedangkan dalam pasal 34 UUD Khilafah versi now, khalifah diangkat lewat proses di Mahkamah Mazhalim. Kok beda nih? Ini artinya sistem khilafah gak baku sodara-sodara! Lha sekarang pertanyaannya teknis detil pengangkatan khalifah dalam UUD Khilafah HTI versi old dan now itu DALIL TAFSHILI-nya dari Quran dan Hadits mana? Gak bakal ada. Yg ada dalil umum yg “dipaksa” mengikuti maunya HTI
  16. Parahnya lagi, Pasal 34 UUD Khilafah HTI itu yg katanya dari Qur’an dan Hadits ternyata pakai SUARA TERBANYAK. Ini sih dalil demokrasi, sodara-sodara. Lho katanya HTI demokrasi itu sistem thogut, kok malah pakai pemilihan suara terbanyak! (Lihat gambar)
  17. Contoh lain bagaimana UUD Khilafah HTI bukan pakai Quran dan Hadits, juga bukan sejarah Islam, tapi mengadopsi demokrasi modern. Pasal 21 tentang Partai Politik. Emangnya PARPOL sudah ada di jaman Nabi, khulafa ar-rasyidin, umayyah dan abbasiyah? Piye to Jal?! (Lihat gambar)
  18. HTI pakai dalil umum lagi utk melegitimasi Pasal 21 UUD Khilafah tentang parpol, yaitu QS 3:104. Gak ada mufassir klasik yang mengaitkan ayat ini dengan keberadaan parpol. Coba periksa Tafsir at-Thabari yg saya skrinsut. Lha kok HTI MEMAKSA ayat ini dasar adanya parpol dalam Khilafah? (Lihat gambar)
  19. Dengan memilih khalifah berdasarkan suara terbanyak dan juga melegitimasi keberadaan parpol, maka UUD Khilafah HTI sudah mengadopsi sistem DEMOKRASI yang mereka anggap thogut dan kufur. Kok malu-malu gini sih? ๐Ÿ˜‹
  20. Kenapa HTI mengambil suara terbanyak dan melegitmasi parpol padahal Qur’an dan Hadits tdk bicara itu? Ini karena HTI malu-malu mengakui bahwa penafsiran terhadap ajaran Islam itu dinamis dan melihat kenyataan yg ada —sesuatu yg selama ini ditolak HTI.
  21. Satu contoh lagi. HTI berpedoman pada Pasal 41 UUD Khilafah bahwa yang bisa memecat Khalifah itu adalah Mahkamah Mazhalim. Dalilnya? QS 4:159 “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya)”. Sekali lagi ini ayat maknanya umum, bukan bicara soal wewenang Mahkamah Mazhalim memecat Khalifah. Baca penafsiran Imam Syafi’i tentang ayat ini https://nadirhosen.net/…/ngaji-kitab-ar-risalah-karya-imam-…
  22. Terus, kalau HTI bilang UUD mereka itu adalah khilafah ‘ala minhajin nubuwwah, akan tetapi tidak ada praktek pemecatan khalifah melalui mekanisme Mahkamah Mazhalim baik dalam Qur’an, Sunnah Nabi maupun tradisi Khulafa ar-Rasyidin, itu artinya mereka kaum HALUSINASI, yang mencari-cari dalil untuk membenarkan halusinasinya. Parah!
  23. Jadi, jelas sudah konsep Khilafah HTI bukan saja tidak baku, tapi juga berbeda dengan penjelasan para ulama klasik, memaksakan diri mencomot dalil-dalil yang bersifat umum, dan ternyata juga merujuk pada sejarah, serta mengadopsi suara terbanyak dalam demokrasi.
  24. Jangan mau ketipu dengan HTI. Khilafah HTI bukan khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Tetapi khilafah ‘ala minhajin halusinasi. Na’udzubillah min dzalik.
  25. Bersyukurlah hidup damai dan aman di bawah NKRI!

Tabik,
Nadirsyah Hosen
Rais Syuriyah PCI Nahdlatul Ulama
Australia-New Zealand

Riwayat Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah Tidak Dibahas dalam Kitab Utama Bidang Aqidah, Tafsir, Hadits, Tarikh & Fiqh

Juni 23, 2019 Add Comment

Hizbut Tahrir masih saja koar-koar soal akan datangnya kembali khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah berdasarkan riwayat yang tercantum dalam kitab Musnad Ahmad. Saya sudah pernah bahas problematika riwayat tersebut dari sudut sanad dan matan, sekarang kita lihat apakah riwayat ini dianggap penting atau setidaknya dibahas dalam al-kutub al-mu’tabarah (kitab yang dijadikan rujukan utama)?
I. Aqidah
HTI mengklaim bahwa masalah khilafah ini termasuk ushul ad-din (pokok atau inti ajaran Islam):
ูˆุงู„ุฏู„ูŠู„ ุนู„ู‰ ูุฑุถูŠุฉ ุงู„ุนู…ู„ ู„ุฅู‚ุงู…ุฉ ุงู„ุฏูˆู„ุฉ ุงู„ุฅุณู„ุงู…ูŠุฉ ู‡ูˆ ุฏู„ูŠู„ ู‚ุทุนูŠ ููŠ ุซุจูˆุชู‡ ูˆุฏู„ุงู„ุชู‡. ูˆู„ุฐู„ูƒ ูุฅู† ู…ู†ูƒุฑู‡ ูƒุงูุฑ
(dalil kewajiban melakukan penegakkan daulah islamiyah itu dalil qath’i. Siapa yang menentangnya kafir). Ini dari majalah resmi mereka https://www.al-waie.org/archives/article/2949

Padahal kita tahu tidak ada penegakkan khilafah itu dalam rukun Iman dan rukun Islam. Apakah kitab-kitab bidang Aqidah dalam ahlus sunnah wal jama’ah membahas hadits riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah?
Mari kita cek
1. Al-Fiqh al-Akbar: Imam Abu Hanifah
2. Al-Jami’ li ‘Ulum: Imam Ahmad bin Hanbal
3. Syarh Sunnah: Imam al-Muzani
4. Matan At-Thohawiyah: at-Thahawi
5. Al-Ibanah: Abul Hasan al-Asy’ari
6. Risalah ila Ahl ats-Tsaghr: Abul Hasan al-Asy’ari
7. At-Tauhid: al-Maturidi
8. Al-I’tiqad al-Qadiri
9. Al-Iqtishad fil I’tiqad: Imam al-Ghazali
10. Qawa’id al-Aqaid: Imam al-Ghazali
11. Al-I’tiqad: Ibn Abi Ya’la
12. Al-Milal wan Nihal: Syahrastani
13. Ma’alim Ushul al-Din: Fakhruddin ar-Razi
14. Ghayatul Maram fi ‘Ilmil Kalam: al-Amidi
Kesimpulan: kitab-kitab soal aqidah di atas TIDAK menyebutkan apalagi membahas riwayat Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah
II. Kitab Tafsir
1. Tafsir at-Thabari
2. Tafsir Muqatil
3. Tafsir Qurthubi
4. Tafsir as Samarqandi
5. Tafsir al-Maturidi
6. Tafsir al-Baghawi
7. Tafsir Zamakhsyari
8. Tafsir ar-Razi
9. Tafsir Baidhawi
10. Tafsir al-Khazin
11. Tafsir al-Biqai
12. Fathul Qadir Syawkani
13. Tafsir al-Qasimi
14. Tafsir al-Maraghi
15. Tafsir Sayid Qutb
16. Tafsir Sya’rawi
17. Tafsir al-Munir
18. Tafsir Ibn Katsir
Kesimpulan: TIDAK ADA yang membahas riwayat Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah
III. Kitab Hadits
Ada 6 kitab hadits utama (kutubus
Sittah) yang dijadikan pegangan ulama:
1. Shahih Bukhari
2. Shahih Muslim
3. Sunan Abi Dawud
4. Sunan at-Tirmidzi
5. Sunan Nasa’i
6. Sunan Ibn Majah
Kesimpulan: riwayat hadits Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah TIDAK ADA dalam keenam kitab hadits utama di atas.
IV. Tarikh
Saya cek ke kitab utama ini:
1. Tarikh at-Thabari
2. Tarikh al-Khulafa: Suyuthi
3. Tuhfatul umara: Ibn Maskawaih
4. Al-Muntazham: Ibnul Jawzi
5. Al-Kamil fit tarikh: ibn al-Atsir
6. Tarikh al-Manshuriy
7. Tarikh al-Islam: imam Dzahabi
8. Tarikh Ibn Khaldun
9. Siyar A’lam an-Nubala: Imam Dzahabi
10. Al-Bidayah wan Nihayah: Ibn Katsir
Kesimpulan: dari kitab di atas TIDAK ADA yang menyebutkan riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah, kecuali Ibn Katsir dalam al-Bidayah wan Nihayah jilid 6 halaman 627.
Ternyata Ibn Katsir membahasnya dalam sub bab Isyarat Kenabian akan pemerintahan Umar bin Abdul Azis. Kenapa demikian? Seperi pernah saya bahas sebelumnya, para ulama memang memahami riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah itu maksudnya Umar bin Abdul Azis, bukan untuk periode khilafah masa sekarang.
Makanya khalifah Umar bin Abdul Azis dianggap sebagai khalifah kelima dalam al-khulafa ar-rasyidun. Jadi, Ibn Katsir tidak membahas riwayat ini seperti cara HTI membahasnya. Beda jauh!
V. Fiqh
Kitab fiqh dari berbagai mazhab saya telaah:
V.I Mazhab Hanafi:
1. Al-Ashl al-Ma’ruf: Syaybani
2. Al-Mabsuth: as-Sarkhasiy
3. An-Nukat: as-Sarkhasiy
4. Badai’ as-Shanai’: al-Kasani
5. Al-Hidayah: al-Marghinani
6. Hasyiyah Ibn Abidin
V.II Mazhab Maliki
1. Al-Mudawwanah: Imam Malik
2. Syarh Ar-Risalah: al-Qadhi Abdul Wahab
3. Al-Muqadimat: Ibn Rusyd al-Jad
4. Bidayatul Mujtahid: Ibn Rusyd al-hafid
5. Jami’ al-Umahat: Ibn al-Hajib
6. As-Syamil fi fiqh al-Imam Malik
V.III Mazhab Syafi’i
1. Al-Umm: Imam Syafi’i
2. Mukhtashar al-Muzani
3. Al-Hawi al-Kabir: al-Mawardi
4. Al-Majmu’ syarh muhazzab: Imam Nawawi
5. Raudhatut Thalibin: Imam Nawawi
6. Minhajut Thalibin: imam Nawawi
7. Fathul Wahab: Zakaria al-Anshori
8. Fathur Rahman: Imam ar-Ramli
9. Nihayatul Muhtaj: Imam ar-Ra
mli
V.IV Mazhab Hanbali
1. Al-Jami’ li Ulum: Imam Ahmad
2. Al-Irsyad: al-Hasyimiy
3. Al-Hidayah ‘ala Mazhab Imam Ahmad
4. Umdatul hazim
5. Al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad
6. Al-Mughni: Ibn Qudamah
VI. Fiqh Umum
1. Ikhtilaful fuqaha: al-Marwazi
2. Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu: Wahbah Az-Zuhaili
3. Al-Fiqh ‘ala mazahibil arba’ah
4. Mausu’ah fiqh kuwait
VII. Siyasah
1. As-Siyasah: Ibn Sina
2. Al-Ahkam as-Sulthaniyah: al-Mawardi
3. Tashil Nazhar: al-Mawardi
4. Siyar al-Muluk: Nizamul Muluk
5. At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk: imam al-Ghazali
6. Sirajul Muluk: at-Thurthusyi
7. Al-Manhaj al-Masluk fi siyasat al-muluk: Syairazi
8. At-Thuruqul Hukmiyah: Ibn Qayyim
9. Al-Khilafah: Syekh Rasyid Ridha
10. As-Siyasah as-Syar’iyah: Abdul Wahab Khallaf
Kesimpulan: TIDAK satupun kitab fiqh di atas baik dari berbagai mazhab, kitab fiqh umum maupun khusus masalah siyasah, baik klasik maupun modern, yang mencantumkan hadits riwayat Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah apalagi membahas bahwa kelak akan datang lagi khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian.
KESIMPULAN:
Jadi hadits riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah tidak dianggap penting untuk dibahas dalam referensi utama yang otoritatif dalam tradisi keilmuan Islam.
Juga tidak dianggap sebagai dalil untuk penegakkan khilafah, dan tidak dianggap sebagai janji Allah dan RasulNya bahwa khilafah akan kembali datang. Tuntas sudah!
Tolong jangan marah-marah sama saya atau malah koar-koar mau nantang debat segala yah hehhehe
Dipikirkan saja bukti di atas yang lebih terang dari cahaya, sebelum anda malu-malu mengakuinya.
Gak apa-apa...sudah saya maafkan ketidaktahuan anda 
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Rais Syuriyah PCI Nahdlatul Ulama
Australia - New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School